KOTAKU, BALIKPAPAN-Pakar kebijakan publik Ir Bambang Haryo Soekartono angkat bicara soal pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut pembangunan Food Estate di Desa Tewai Baru, Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai proyek kejahatan lingkungan karena membabat hutan, seperti yang ramai diberitakan.
Dalam siaran pers yang disampaikan BHS sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono, Kamis (16/8/2023) mengatakan jumlah luas hutan di Indonesia sekira 125,8 juta hektare.
Adapun lahan yang diusahakan untuk ketahanan pangan di Kalteng seluas 10,3 juta hektare.
“Rupanya Pak Hasto lupa, bahwa hutan yang sudah dibabat untuk kelapa sawit di Indonesia ada sekitar 15 juta hektare dan hutan yang sempat rusak terbakar tahun 2015 seluas 2,61 juta hektare.
Demikian juga hutan produktif yang digunakan untuk kepentingan penambangan batu bara di Indonesia dengan produksi penambagan sebesar 687 juta ton per tahun, jadi sudah berapa ratus ribu atau juta hektar hutan yang dibabat akibat penambangan batu bara tersebut,” ungkap anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini kepada media.
BHS yang juga menjabat sebagai Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Jawa Timur ini melanjutkan program ketahanan pangan di atas lahan singkong seluas 600 hektare merupakan amanat Presiden RI Joko Widodo dalam upaya pengembangan lumbung pangan nasional.
Dengan penanggung jawab Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertahanan RI membantu mensukseskan.
Ketua Harian Masyarakat Transportasi (MTI) Jawa Timur ini menambahkan, untuk membuka lahan baru butuh suatu proses menyeimbangkan kondisi hara tanah dengan melakukan pengolahan agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produksi pertanian atau lahan hijau.
“Beberapa contoh Food Estate yang sudah berhasil misalnya di Papua daerah Kerom dengan luas 10 hektare menghasilkan jagung raksasa dan sudah diekspor.
Timika menghasilkan 40 ton sagu per hektare dari total 4,7 juta hektare yang merupakan lahan sagu terluas di dunia. Hasilnya sebagian diekspor dan sebagian lagi dikonsumsi sebagai makanan pokok masyarakat Papua dan Marauke menghasilkan beras yang dikonsumsi masyarakat setempat dan sebagian oleh negara Papua Nugini,” papar Bambang Haryo.
Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI ini pun berharap, Food Estate bisa mengatasi krisis pangan yang saat ini sering dikhawatirkan oleh pemerintah.
“Diharapkan juga semua wilayah Indonesia mempunyai lumbung pangan, agar terjadi kemudahan dan pemerataan pangan seluruh Indonesia,” pungkasnya. (*)
