IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Suriani memberikan perhatian serius terhadap kemacetan yang kian parah di Balikpapan Timur.
Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, utamanya melalui pelebaran jalan.
“Saat ini, kondisi lalu lintas di Balikpapan Timur semakin padat, bahkan sering kali menghambat mobilitas warga. Infrastruktur jalan yang ada sudah tidak mampu menampung volume kendaraan yang terus meningkat.
Karenanya, Balikpapan Timur butuh perhatian khusus, terutama dalam hal infrastruktur jalan,” ujar Suriani kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, peningkatan infrastruktur tidak hanya akan memperlancar arus kendaraan, tetapi juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat. Akses yang lebih baik akan membuka peluang bagi sektor usaha.
Selain menyoroti permasalahan jalan, Suriani juga menekankan pentingnya dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, pelatihan bagi pelaku usaha kecil tidak cukup hanya berbasis teori, melainkan harus disertai dengan pendampingan berkelanjutan, termasuk akses permodalan dan strategi pemasaran
“Pelatihan UMKM tidak boleh berhenti di teori saja. Mereka juga memerlukan akses permodalan dan bantuan pemasaran agar usaha mereka bisa berkembang,” jelasnya.
Ia juga berharap pemerintah kota lebih aktif dalam mempromosikan produk UMKM Balikpapan Timur. Dengan strategi pemasaran yang efektif, Suriani yakin produk-produk lokal dapat berkembang dan memiliki daya saing tinggi.
“Kami ingin UMKM di Balikpapan Timur memiliki pasar yang jelas dan terus berkembang,” imbuhnya.
Suriani menegaskan bahwa DPRD Balikpapan siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Diharapkan, langkah-langkah konkret segera diambil agar warga Balikpapan Timur dapat merasakan manfaatnya secara nyata. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, ia optimis bahwa perbaikan infrastruktur dan penguatan UMKM dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga. (*)
