IKNBISNIS COM, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan Taufik Qul Rahman menyampaikan bahwa kuota gas elpiji subsidi 3 kg di kota Balikpapan cukup.
Bahkan, kata dia kuota gas elpiji subsidi mengalami peningkatan jumlah kuota.
Taufik menyebutkan, informasi tersebut berdasarkan paparan yang disampaikan Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan mitra terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Pertamina Patra Niaga.
Adapun, RDP yang digelar membahas terkait kelangkaan dan kenaikan harga gas elpiji kg yang kini menjadi polemik di tengah masyarakat.
Taufik mengatakan, meski kuota yang disampaikan oleh Pertamina mencukupi, namun penyebab utama kelangkaan diduga terjadi di tingkat distribusi pangkalan, sehingga menyebabkan lonjakan harga yang tidak masuk akal.
“Pertamina telah menyalurkan elpiji sesuai kuota ke 11 agen yang ada di Balikpapan, kemudian dilanjutkan pendistribusiannya ke 794 pangkalan, di mana setiap pangkalan menerima sekitar 694 tabung gas per bulan.
Tetapi, di lapangan ada dugaan permainan distribusi oleh oknum pangkalan yang menyimpan sebagian tabung untuk dijual ke pengecer dengan harga lebih tinggi,” kata Taufiq, Rabu (12/2/2025).
Dia menjelaskan, akibat kelangkaan yang diduga karena ada praktik penimbunan dan permainan harga, menjadi penyebab harga elpiji subsidi 3 kg di tingkat pengecer meningkat drastis hingga Rp50 ribu-Rp80 ribu per tabung.
Ya, Harga tersebut sangat jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yakni Rp19 ribu.
Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Taufik menyarankan pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawas distribusi elpiji guna mengawasi dan memastikan distribusi di setiap pangkalan berjalan dengan tertib dan sesuai regulasi.
Dia menyebut, satgas tersebut nantinya terdiri dari unsur pemerintah, Pertamina, dan juga masyarakat.
“Jika Satgas ini berjalan dengan transparan, seperti menggunakan teknologi digital atau laporan berbasis foto dan video, dalam waktu singkat kita bisa mengendalikan harga dan memastikan distribusi elpiji tepat sasaran,” tuturnya.
Pihak Pertamina diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi distribusi elpiji subsidi 3 kg, serta menindak tegas pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Melalui pengawasan yang lebih ketat dan transparan, DPRD berharap permasalahan distribusi LPG subsidi dapat segera diatasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh gas dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan. (*)
