
IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, mendorong perubahan mekanisme penyaluran dana bagi hasil pajak ke daerah. Ia menilai pembagian penerimaan pajak sebaiknya dilakukan secara otomatis melalui pemotongan langsung, sehingga hak daerah tidak berlarut-larut tertahan dalam proses administrasi.
Sigit menjelaskan skema opsen pajak yang memungkinkan pembagian penerimaan secara langsung sudah sepatutnya menjadi bahan evaluasi untuk diterapkan lebih luas, termasuk dalam pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, pembagian dana dinilai lebih transparan dan potensi keterlambatan penyaluran dapat ditekan.
”Kalau bagi hasil itu mestinya masuk langsung. Karena kalau opsen, kan dipotong langsung sesuai persentasenya. Nah, yang saya bingung, kenapa masih ada yang tertahan?” kata Sigit, Jumat (20/11/2026).
Ia pun mencontohkan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor, di mana pembagian penerimaan melalui skema opsen sudah dilakukan langsung berdasarkan persentase yang berlaku. Karenanya, ia mempertanyakan adanya penerimaan daerah yang seharusnya sudah disalurkan, tetapi masih mengalami penahanan.
Sigit mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemotongan langsung saat dana masuk sesuai porsinya masing-masing dapat menjadi alternatif untuk memperjelas pembagian penerimaan antara pusat dan daerah.
”Saya malah mengusulkan kepada pemerintah pusat, bagaimana kalau bagi hasil itu dipotong langsung juga. Jadi ketika ada dana masuk, langsung dipotong sesuai porsinya,” tutur Sigit.
Terkait dana yang dinilai masih tertahan, Sigit menyerahkan persoalan tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dijelaskan lebih lanjut. Ia berharap persoalan itu segera dikomunikasikan agar penyebab dan mekanisme penyelesaiannya dapat diketahui secara pasti.
”Kalau soal kenapa tertahan, coba tanyakan ke BPKAD. Saya belum punya informasi yang tepat untuk menjelaskan persoalannya,” imbuhnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembagian penerimaan pajak seharusnya bisa dilakukan secara langsung tanpa hambatan berarti. (*/Adv DPRD Kaltim)