Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan (iknbisnis.com)

IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Menyusutnya kapasitas keuangan daerah Kalimantan Timur membuat Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mendesak pemerintah daerah menata ulang skala prioritas pembangunan. Menurutnya, proyek pembangunan gedung baru sudah sepatutnya tidak lagi menjadi fokus utama saat APBD sedang tertekan.
‎
‎Agusriansyah menilai pemerintah perlu lebih cermat memilah program yang akan dibiayai anggaran daerah. Apalagi, kata dia, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal Kaltim kian sempit.
‎
‎Baginya, pembangunan daerah tidak boleh sekadar berorientasi pada proyek fisik. Yang tak kalah penting, pembangunan harus mampu memberikan kepastian bagi masyarakat, terutama generasi muda, dalam hal akses terhadap pekerjaan.
‎
‎”Kalau saya, prioritas kita itu kepastian hukum dan kepastian psikologis terhadap generasi muda, terutama terkait lapangan pekerjaan. Itu yang menurut saya harus menjadi prioritas,” kata Agusriansyah saat ditemui, Senin (16/11/2026).
‎
‎Meski begitu, ia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur tetap diperlukan. Hanya saja, jenis pembangunan yang dipilih harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan listrik masih menjadi kebutuhan penting yang mesti diperhatikan pemerintah daerah.
‎
‎Sebaliknya, pembangunan gedung-gedung baru perlu dievaluasi, terlebih jika tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
‎
‎”Kalau saya, pembangunan infrastruktur fisik seperti bangunan atau gedung itu sebaiknya dihentikan dulu. Kalau infrastruktur, lebih diarahkan ke jalan, air, dan listrik,” tegasnya.
‎
‎Agusriansyah melihat keterbatasan APBD seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah pendekatan pembangunan. Anggaran yang tersedia perlu diarahkan ke sektor-sektor yang memberi manfaat langsung sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
‎
‎Ia turut mendorong pemerintah memperbesar dukungan anggaran bagi berbagai komunitas, termasuk komunitas kepemudaan. Menurutnya, komunitas bisa menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan, menumbuhkan kreativitas, dan membangun aktivitas produktif.
‎
‎”Anggaran itu sebaiknya lebih banyak diperuntukkan bagi komunitas, komunitas apa pun, terutama pemuda. Kita harus memikirkan bagaimana anak-anak muda ini punya ruang untuk berkembang,” sebutnya.
‎
‎Persoalan lapangan pekerjaan, lanjut Agusriansyah, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, pembangunan ekonomi tidak akan berdampak maksimal bila masyarakat, khususnya generasi muda, tidak punya kesempatan untuk terlibat di dalamnya.
‎
‎Ia berharap penyusunan APBD ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas pemerintahan, tetapi juga memperkuat sektor-sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dengan ruang fiskal yang makin terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih teliti dalam menentukan program.
‎
‎”Setiap alokasi anggaran harus memiliki manfaat yang jelas dan menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
‎
‎Tekanan pada APBD Kaltim, bagi Agusriansyah, bukan sekadar soal angka. Lebih dari itu, ini menjadi pengingat bahwa pembangunan semestinya kembali pada tujuan utamanya, yakni menghadirkan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. (*/Adv DPRD Kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *