IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Kekhawatiran terhadap berkurangnya manfaat ekonomi bagi daerah menjadi alasan utama Ketua DPRD Kalimantan Timur, DR Ir H Hasanuddin Mas’ud menolak rencana pengalihan transaksi keuangan pemerintah daerah dari Bankaltimtara ke bank-bank Himbara.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat melemahkan kontribusi bank pembangunan daerah terhadap perputaran ekonomi lokal dan pendapatan asli daerah.
Menurut Hasanuddin, penggunaan bank daerah dalam transaksi pemerintah bukan semata persoalan teknis perbankan. Keberadaan Bankaltimtara justru memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan keuangan daerah. Dia khawatir, apabila transaksi dialihkan ke bank nasional, keuntungan dari aktivitas keuangan tersebut tidak lagi memberikan manfaat optimal bagi Kalimantan Timur.
“Ini secara pribadi tentu menjadi pukulan buat bank daerah. Karena semua pembayaran yang memakai sistem daerah itu kan hampirnya ada keuntungan. Artinya ada masukan buat daerah, berarti ada peningkatan PAD,” ucapnya, Jumat (13/11/2026).
Hasanuddin menegaskan bahwa Bankaltimtara sebagai bank pembangunan daerah perlu terus didukung, terutama di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan besaran dana transfer dari pusat. Pemerintah, menurutnya, seharusnya memperkuat badan usaha milik daerah agar mampu memberi kontribusi lebih besar, bukan justru mempersempit ruang usaha yang selama ini dimiliki BUMD.
“Kalau dipindah ke Bank Himbara, bank nasional, berarti kan akan berpindah itu PAD-nya tidak lagi kepada daerah tadi jadi nasional. Saya pribadi tidak setuju dong,” tegasnya.
Hasanuddin menjelaskan bahwa Bankaltimtara selama ini menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan pemerintah daerah. Di Samarinda, bank tersebut mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sekaligus mendukung digitalisasi transaksi keuangan. Posisi ini menunjukkan peran strategis bank daerah dalam menopang sistem keuangan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Ia pun menyoroti kontribusi dividen Bankaltimtara yang pada 2026 mencapai sekitar Rp 300 miliar dan menjadi salah satu sumber pendapatan yang membantu APBD Kaltim. Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi sebelum mengubah pola transaksi keuangan daerah.
“Harusnya sarana dan prasarana apapun itu ditingkatkan untuk daerah demi pendapatan daerah. Kita ada efisiensi, DBH tidak dibagi. Kalau semuanya dipindah ke sana, ya bagaimana kita di daerah?” tambah Hasanuddin.
Menurutnya, penguatan Bankaltimtara harus menjadi bagian dari strategi menjaga sumber pendapatan di tengah keterbatasan fiskal. BUMD perlu diberi kesempatan berkembang agar mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Kepentingan fiskal daerah harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pengelolaan transaksi keuangan pemerintah.
Hasanuddin berharap pemerintah tidak hanya melihat aspek efisiensi atau kemudahan layanan perbankan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan bank pembangunan daerah. Transaksi keuangan pemerintah, katanya, memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi daerah apabila dikelola melalui lembaga keuangan milik daerah secara profesional dan kompetitif.
Ia menegaskan sikap pribadinya yang tetap berpihak pada penguatan pemerintah daerah dan keberadaan BUMD sebagai instrumen untuk meningkatkan PAD.
“Saya secara pribadi tidak menyetujui tentunya. Aku tetap berpihak di pemerintahan daerah,” imbuhnya. (*/Adv DPRD Kaltim)
