IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – Ruang fiskal Kalimantan Timur tengah diuji menyusul merosotnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga menyentuh kisaran Rp 12 triliun.
Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), membuat jajaran DPRD Kaltim menaruh perhatian serius karena berpotensi mempersempit pembiayaan sejumlah program prioritas pembangunan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, memaparkan bahwa selama ini postur pendapatan Kaltim ditopang oleh dua pilar utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana transfer pusat termasuk DBH. Dengan kapasitas APBD yang kini berada di level Rp 12 triliun, pemerintah provinsi dituntut bekerja ekstra untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan mandiri.
”Komponen pendapatan kita itu ada dua yang besar, yaitu transfer ke daerah, termasuk DBH, dan PAD,” ujar Firnadi, Kamis (12/11/2026).
Melihat struktur APBD sekarang, pemerintah daerah dibebani target PAD sebesar Rp 9 triliun, sehingga ruang bagi dana transfer pusat dan DBH hanya menyisakan porsi sekitar Rp 3 triliun saja.
Firnadi menyoroti adanya ketimpangan antara regulasi dan realisasi di lapangan. Menurutnya, skema pembagian DBH antara pusat dan daerah sejatinya sudah memiliki payung hukum yang jelas. Namun pada praktiknya, nilai transfer yang dikucurkan ke Kaltim justru terus mengalami pemangkasan.
”Ya, dana bagi hasil sebagaimana yang sering dibahas. Sebenarnya, itu sudah ada undang-undangnya, yakni aturan yang mengatur bagaimana ketentuan yang berlaku untuk daerah. Hanya saja, dalam realisasinya, pemerintah pusat kemudian mengurangi transfer ke daerah,” tuturnya.
Menyikapi penyusutan fiskal ini, pihak legislatif bersama Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan tidak berpangku tangan. Komunikasi intensif ke pemerintah pusat terus ditempuh, mulai dari pengiriman surat resmi hingga mendatangi langsung kementerian terkait untuk memperjuangkan hak keuangan daerah.
”Nah, upaya yang dilakukan kemarin, kita sudah sempat ke sana dan bersurat. Bahkan, kita juga mendatangi kementerian. Pak Gubernur sudah, dari DPR juga sudah ke sana,” sebut Firnadi.
Upaya tersebut mulai membuahkan sinyal positif setelah pemerintah pusat melontarkan wacana untuk kembali menambah alokasi transfer ke daerah. Kendati demikian, kepastian mengenai mekanisme pencairan maupun besaran tambahannya masih menjadi tanda tanya.
Firnadi menduga situasi ini berkaitan erat dengan proses penataan ulang kebijakan transfer daerah yang tengah digodok oleh pemerintah pusat. Untuk saat ini, pihaknya memilih mencermati dan menunggu kejelasan dari hasil evaluasi tersebut, dengan harapan pemangkasan yang sempat terjadi bisa dipulihkan sedikit demi sedikit.
”Kita di daerah akhirnya menunggu bagaimana proses penataan itu. Kita sudah menyuarakan semuanya. Pak Gubernur dan DPR juga sudah menyuarakan agar transfer ke daerah dikembalikan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa istilah “dikembalikan” merujuk pada posisi ideal alokasi anggaran Kaltim sebelum terkena kebijakan pemangkasan.
Meski berharap banyak pada pemulihan tersebut, Firnadi mengakui bahwa DPRD Kaltim belum mendapatkan gambaran utuh terkait skema penataan yang sedang dirancang di tingkat pusat. Ketidakpastian ini membuat proyeksi transfer keuangan untuk periode mendatang belum bisa dipastikan sepenuhnya.
”Kita belum mengetahui pemerintah pusat sedang melakukan penataan seperti apa. Apa yang sedang ditata kelolanya di pusat, sehingga transfer ke daerah turun sedikit demi sedikit. Ya, memang kita tunggu saja,” jelasnya.
Terkait kemungkinan adanya manuver politik atau langkah lanjutan dari Komisi II DPRD Kaltim untuk mendesak penambahan dana pusat, Firnadi menyebut pihaknya belum menyiapkan agenda tambahan dalam waktu dekat. (*/Adv DPRD Kaltim)
