IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – KPw BI Balikpapan terus mempererat sinergi dan kolaborasi bersama dengan berbagai mitra utama dalam mendukung pengendalian inflasi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif di tahun 2026.
Berbagai dukungan maupun program kerja telah dipersiapkan untuk diimplementasikan sepanjang tahun 2026 di Wilayah Kerja KPw BI Balikpapan, yang mencakup Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.
Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi menerangkan bahwa berbagai program tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai mitra utama, termasuk pemerintah daerah agar dampak yang dihasilkan lebih optimal.
Diharapkan, pelaksanaan program kerja tersebut dapat berjalan secara efektif, termasuk untuk memastikan terjaganya tingkat inflasi daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sinergi dan kolaborasi akan terus diperkuat bersama berbagai mitra utama yang tergabung dalam TPID, baik pemerintah daerah, maupun institusi terkait lainnya. Penguatan akan berfokus pada implementasi program pengendalian inflasi daerah,” ujar Robi dalam Bincang Santai bersama media di Saro Coffee & Eatery Balikpapan, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, langkah strategis yang akan ditempuh yakni melalui peningkatan frekuensi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah (PM), maupun melalui Operasi Pasar (OP) dalam rangka stabilisasi harga, termasuk pada periode menjelang HBKN.
Tak hanya itu, KPw BI Balikpapan turut mendukung perumusan kebijakan maupun monev implementasi program pengendalian inflasi daerah, termasuk yang merupakan tindaklanjut roadmap 2025-2027 melalui High Level Meeting (HLM) TPID.
BI Balikpapan juga akan terus mendukung perluasan kerjasama antar daerah (KAD) termasuk dengan daerah sentra produksi komoditas, untuk menjamin kepastian pasokan komoditas pangan dan ketahanan stok pangan daerah, sehingga dapat mendukung pengendalian harga.
“Fasilitasi pelaksanaan bisnis matching antara produsen maupun distributor komoditas pangan dengan SPPG-MBG juga merupakan upaya untuk memastikan terjaganya harga dan pasokan pangan daerah,” terang Robi.
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, KPw BI Balikpapan akan berfokus mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.
Implementasi program ini antara lain melalui fasilitasi pelaksanaan workshop, dan pemberian bantuan teknis, serta pendampingan kepada pelaku UMKM.
Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pasar baik online maupun ekspor, yang juga akan diikuti oleh pelaksanaan kegiatan bisnis pitching maupun matching untuk mempertemukan dengan calon buyer dari luar negeri, termasuk melalui kerjasama dengan Ekspor Center Kaltim.
Sejalan dengan itu, juga akan dilakukan fasilitasi dalam penguatan pengelolaan keuangan usaha, melalui introduksi dalam pemanfaatan aplikasi SIAPIK atau Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan, edukasi manajemen pengelolaan usaha, serta literasi keuangan termasuk melalui sinergi dan kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim.
Lebih lanjut, Robi menuturkan bahwa KPw BI Balikpapan telah merencanakan pelaksanaan sejumlah workshop dan bantuan teknis pada tahun 2026, baik untuk UMKM yang bergerak pada bidang usaha makan-minum olahan, wastra dan produk kreatif, maupun untuk UMKM yang bergerak dalam bidang pertanian.
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga menjadi prioritas yang terus ingin didorong oleh KPw BI Balikpapan.
“Upaya ini ditempuh melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui pengembangan dan perluasan ekosistem halal, pengembangan ekonomi keuangan sosial syariah, maupun peningkatan akses pembiayaan syariah, serta terus mendorong penguatan dan kemandirian ekonomi pesantren,” ungkapnya.
Lebih jauh, Robi menyampaikan bahwa dalam rangka mendorong peningkatan efisiensi transaksi maupun pendapatan daerah, KPw BI Balikpapan juga terus mendorong perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Adapun, pelaksanaan program ini dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antara mitra utama yang tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), termasuk fasilitasi dan implementasi program kerja untuk mendukung perluasan digitalisasi daerah.
“Salah satu program yang menjadi fokus penguatan yakni implementasi elektronifikasi di sektor strategis seperti pasar, parkir, dan transportasi terpilih, yang diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), di tengah transfer keuangan daerah (TKD) yang terbatas pada tahun 2026,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, perluasan edukasi QRIS dan pelindungan konsumen juga terus dilakukan secara berkelanjutan.
Penyediaan uang layak edar kepada masyarakat pun terus dioptimalkan, termasuk melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI), kas keliling terpadu, hingga kas keliling susur pantai yang berkolaborasi dengan TNI AL.
