IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melalui Komisi IV terus berupaya dalam memperkuat sinergi pelayanan publik.
Langkah tersebut ditunjukkan dengan silaturahmi bersama mitra kerja komisi IV dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD, Senin (5/1/2026).
RDP yang dihadiri Dinas Kesehatan Kota (DKK), Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan serta BPJS ketenagakerjaan itu membahas mengenai penguatan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat kota Balikpapan.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali menyampaikan bahwa RDP yang digelar di awal tahun 2026 ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyelaraskan arah kebijakan yang diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan mitra kerja sangat dibutuhkan agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dapat diterapkan secara selaras di daerah tanpa menimbulkan kendala di lapangan.
Ia menegaskan, harmonisasi kebijakan tersebut harus bermuara pada kemudahan pelayanan bagi masyarakat nantinya.
“RDP dengan dinas terkait dan juga BPJS tadi terkait bagaimana mempererat silaturahmi agar kebijakan-kebijakan dari pusat ini sampai ke daerah juga sinkron dan harapan kami tidak mempersulit masyarakat,” ujarnya saat dijumpai usai RDP.
Dalam RDP tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kebijakan pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD).
Gasali menjelaskan, masih terdapat sejumlah kategori penyakit yang belum dapat langsung terlayani di rumah sakit rujukan utama karena harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes) terlebih dahulu.
“Pembahasan yang paling krusial tadi terkait dengan kebijakan pelayanan UGD, yang mana beberapa kategori penyakit yang belum tercover dan harus melalui pelayanan faskes utama dulu, baru ke rumah sakit rujukan. Ini yang juga terkadang masyarakat langsung ke rumah sakit utama, padahal kategorinya masih bisa di puskesmas 24 jam,” terangnya.
Ia menilai, persoalan tersebut perlu disikapi dengan penguatan sosialisasi sekaligus koordinasi yang lebih solid antarinstansi terkait, agar alur pelayanan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Ke depan, DPRD melalui Komisi IV berharap kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dapat terus ditingkatkan.
Gasali menekankan pentingnya integrasi antar OPD dan lembaga layanan seperti BPJS agar sistem pelayanan berjalan lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Harapan kita ke depan juga agar bagaimana pelayanan bisa bagus, koordinasinya setiap OPD terkait bisa terintegrasi, sehingga kemudahan-kemudahan pelayanan yang diberikan bisa dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus memastikan setiap instansi mampu memberikan pelayanan yang optimal, sehingga kemudahan dan kepastian layanan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Balikpapan. (*)
