IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Balikpapan menyampaikan sejumlah catatan penting dalam pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Pandangan umum tersebut disampaikan melalui juru bicara Fraksi Nasdem, Yusdiana, dalam rapat paripurna DPRD, yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025).
Mengawali penyampaiannya, Yusdiana mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan longsor, mengingat curah hujan yang tidak menentu. Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya agar tidak menimbulkan penyumbatan saluran air yang dapat memicu banjir.
Terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, Fraksi Nasdem meminta Pemerintah Kota Balikpapan memastikan prosesnya berlangsung transparan dan adil.
“Kami berharap semua anak-anak bisa sekolah atau dengan kata lain tidak ada anak yang tidak bisa sekolah karena tidak diterima. Juga kepada panitia harus bekerja sesuai aturan, tanpa penyalahgunaan wewenang,” tegas Yusdiana.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2024.
Namun demikian, Fraksi Nasdem menyoroti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tercapai secara optimal, dengan realisasi sebesar 89,12 persen dari target. Utamanya pada sektor pajak dan retribusi, yang masih memiliki potensi besar jika dikelola lebih maksimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Sementara itu, realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 86,34 persen juga menjadi catatan. Fraksi Nasdem menilai bahwa rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan program, perencanaan yang belum matang, atau lemahnya koordinasi antar-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Lebih lanjut, dalam aspek pembiayaan, Fraksi Nasdem menyoroti jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar, yakni mencapai Rp614,7 miliar lebih.
Menurut Yusdiana, hal ini menjadi indikator bahwa masih banyak anggaran yang belum terserap, dan dapat berdampak pada lambatnya pelayanan serta pelaksanaan pembangunan.
Fraksi Nasdem juga mengingatkan terkait keluhan masyarakat mengenai pelayanan PDAM, terutama di wilayah yang belum terjangkau pipa induk serta kualitas air yang masih dianggap belum memadai.
Yusdiana menegaskan bahwa Fraksi Nasdem akan terus mendukung kerja sama yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan Kota Balikpapan.
“Kami akan terus mengawal jalannya pembangunan agar dapat benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.” Pungkasnya. (*)
