IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Kebutuhan akan gedung sekolah yang memadai menjadi perhatian utama dalam menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balikpapan.
Pasalnya, jumlah sekolah tingkat SMP yang tersedia dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin mengungkapkan bahwa jumlah lulusan SD di Balikpapan mencapai sekitar 16 ribu siswa.
Sementara itu, daya tampung SMP negeri hanya mencakup sekitar 6 ribu siswa, atau sekitar 40 persen dari total lulusan.
Hal ini menunjukkan masih kurangnya jumlah SMP negeri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lanjutan di kota Balikpapan.
“Lalu ke mana 9 ribu lebih anak-anak lainnya. Mereka tentu berharap bisa melanjutkan ke sekolah negeri, tapi faktanya daya tampung yang ada masih terbatas,” kata Aminuddin kepada media, Kamis (10/4/2025).
Karenanya, dia menuturkan perlunya langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini. Ia menyarankan agar segera mencari solusi jangka pendek yang dapat membantu mengurangi tekanan pada sekolah negeri.
Adapun, salah satu upaya yang dapat dilakukan, menurut Aminuddin yakni dengan mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta agar memiliki standar yang setara dengan sekolah negeri.
Dengan begitu, masyarakat tidak lagi ragu untuk memilih sekolah swasta sebagai alternatif, sehingga distribusi peserta didik bisa lebih merata dan tidak terpusat hanya pada sekolah negeri.
“Karena, bagaimanapun juga, kalau mengandalkan sekolah negeri saja tidak akan cukup,” ucapnya.
Selain mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta, Aminuddin juga mengusulkan agar pembangunan gedung sekolah baru menjadi agenda rutin setiap tahunnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk mengatasi kekurangan fasilitas pendidikan, khususnya di jenjang SMP yang saat ini belum mampu menampung seluruh lulusan SD di Balikpapan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran dari APBD kota menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan pembangunan sekolah baru secara konsisten.
Oleh karena itu, Aminuddin menilai perlu adanya sinergi dan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) guna memperkuat upaya pemenuhan infrastruktur pendidikan di Balikpapan.
“Kami bersyukur, hasil Pilkada lalu banyak putra terbaik Balikpapan duduk di jabatan strategis. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta tiga ketua komisi DPRD provinsi adalah putra daerah Balikpapan,” terangnya.
Ia turut berharap agar Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi dapat lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“InsyaAllah, dalam lima tahun ke depan persoalan pendidikan di Balikpapan bisa terselesaikan. Setiap tahun harus ada pembangunan sekolah SMP baru,” Imbuhnya.
Dia menekankan bahwa pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Sebab, dengan jumlah lulusan SD yang terus meningkat tiap tahun, dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang terukur agar tidak terjadi penumpukan siswa atau praktik-praktik tidak sehat dalam proses PPDB.
“Kami ingin memastikan bahwa semua anak-anak Balikpapan mendapatkan hak pendidikan yang layak.” Tutup Aminuddin. (*)
