IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Rahmatika menilai, bahwa usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait menambah jumlah kapal di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, bukan solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan yang sempat terjadi di jalur tersebut.
Usulan penambahan kapal ini muncul setelah Kementerian Perhubungan menghentikan sementara operasional 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) yang telah melayani rute Ketapang–Gilimanuk selama puluhan tahun.
Penghentian selama sekitar lima hari tersebut menyebabkan antrean kendaraan, terutama truk yang mengular sepanjang 40 kilometer, hingga viral di media sosial. Kini, ke-15 kapal tersebut sudah kembali beroperasi.
Namun, Rahmatika menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada jumlah kapal, melainkan terbatasnya jumlah dermaga.
“Saat ini ada 56 kapal, tapi yang bisa beroperasi hanya 28 kapal karena dermaganya terbatas.
Kalau tambah kapal, malah akan memperparah antrean kapal yang tidak bisa sandar,” ucap alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini, dalam keterangan resminya, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, penambahan kapal justru berpotensi menciptakan kemacetan di laut tanpa meningkatkan kapasitas angkut. Sebagai solusi, Rahmatika pun mengusulkan penambahan jumlah dermaga, minimal dua pasang hingga maksimal lima pasang.
“Kalau tambah tiga pasang dermaga saja, sudah bisa mengoperasikan tambahan 12 kapal. Ini jauh lebih efektif dan efisien dalam menjawab lonjakan demand,” ujarnya.
Rahmatika, yang juga alumni Magister Transport ITS dan pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menambahkan bahwa penambahan dermaga akan menjadi langkah strategis, terutama untuk mengantisipasi peningkatan arus kendaraan setelah selesainya proyek Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi).
Disamping itu, banyak dermaga saat ini dalam kondisi rusak, sehingga penambahan dermaga baru sangat diperlukan.
“Ngapain tambah kapal?! Ekonomi masih sulit. Lebih baik optimalkan kapal yang sudah ada dengan dermaga yang cukup,” tuturnya.
Gapasdap pun turut mengingatkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur agar tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan informasi dari media sosial.
“Seharusnya Dinas Perhubungan turun langsung ke lapangan. Jangan hanya ambil keputusan berdasarkan media sosial, karena bisa saja itu hoaks. Sekarang saja antrean sudah 0 meter sejak Minggu malam.” Pungkas Rahmatika. (*)
