IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kota Balikpapan, H Alwi Al Qadri, menanggapi keluhan para nelayan lokal terkait aktivitas bongkar muat batu bara yang berlangsung di perairan sekitar Balikpapan.
Ia meminta agar para nelayan segera menyampaikan laporan secara resmi guna ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Sebelumnya, Gabungan Nelayan Balikpapan (Ganeba) mengungkapkan kekhawatiran terhadap semakin maraknya aktivitas kapal batu bara yang dianggap berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup nelayan.
Aktivitas tersebut tidak hanya mempersempit area tangkap akibat kebijakan zonasi pelabuhan, tetapi juga memicu pencemaran laut.
Menanggapi hal itu, Alwi menegaskan pentingnya laporan tertulis agar DPRD memiliki dasar untuk bertindak.
“Kalau memang ada nelayan yang merasa dirugikan, saya minta agar segera membuat laporan resmi ke DPRD. Dengan begitu, kami bisa ambil langkah konkret, seperti memanggil pihak perusahaan atau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ucap Alwi saat ditemui usai Rapat Paripurna, Senin (4/8/2025).
Ia menyebut, keluhan yang disampaikan memerlukan data pendukung yang jelas. Menurutnya, langkah DPRD akan sulit dilakukan jika informasi yang diterima bersifat simpang siur.
“Kalau hanya berdasarkan cerita, kami tidak bisa bergerak maksimal. Apalagi para nelayan sudah memiliki organisasi atau asosiasi. Lebih baik menyampaikan keluhan secara resmi,” kata Alwi.
Alwi juga menyatakan kesediaan pihaknya untuk menjadi mediator antara nelayan dan pelaku usaha, termasuk melakukan inspeksi lapangan apabila diperlukan.
Namun, ia menekankan perlunya data yang akurat seperti dokumentasi video atau identitas perusahaan, agar proses penelusuran berjalan efektif.
Mengenai dugaan pencemaran laut, ia menduga tumpahan batu bara bisa terjadi akibat kelebihan muatan pada tongkang.
“Kemungkinan, muatan tongkang yang berlebihan menyebabkan tumpahan ke laut. Ini perlu diantisipasi dengan membatasi kapasitas angkut agar tidak merusak ekosistem laut,” ujarnya.
Alwi menegaskan, DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara nelayan dan pemangku kepentingan lain guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
“Kami terbuka untuk memfasilitasi dialog. Tapi kuncinya tetap di laporan resmi. Sehingga, kami bisa menindaklanjutinya.” Pungkasnya. (*)
