IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan memastikan proyek-proyek yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan berhubungan langsung dengan masyarakat terus berjalan.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali menyebutkan bahwa dua proyek yang kini menjadi perhatian pembangunan adalah Gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 022 Balikpapan Timur dan Puskesmas Sepinggan Baru. Keduanya, ditargetkan rampung akhir Desember 2025.
Gasali menyampaikan bahwa progres pembangunan kedua proyek tersebut berjalan sesuai rencana.
“Pembangunan SDN 022 Balikpapan Timur saat ini telah mencapai 53 persen dan Puskesmas Sepinggan Baru sekitar 43 persen,” jelas Gasali saat dijumpai di gedung DPRD Balikpapan, Senin (13/10/2025).
Ia menyebut, pelaksanaan pembangunan di lapangan berlangsung lancar tanpa hambatan berarti, baik dari sisi kontraktor maupun pelaksana teknis lainnya.
“Semua sesuai progres dan tidak ada kendala. Semoga di bulan Desember ini selesai seperti yang telah di jadwalkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gasali menyampaikan bahwa pembangunan SDN 022 Balikpapan Timur menggunakan anggaran sekitar Rp16 miliar, sementara pembangunan Puskesmas Sepinggan Baru menelan biaya sekitar Rp15 miliar.
Keduanya mulai dikerjakan sejak pertengahan tahun 2025 dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan dasar di kota minyak, julukan kota Balikpapan.
“Kami di komisi II ingin memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga. Anggaran yang besar tentunya harus diimbangi hasil yang juga maksimal,” imbuhnya.
Gasali juga menyoroti pentingnya pengawasan lintas sektor, termasuk peran Inspektorat, guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas proyek.
Menurutnya, sinergi lintas sektor dibutuhkan agar proyek bukan hanya selesai tepat waktu, namun juga sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
“Kami juga ikut melibatkan Inspektorat. Semua harus sinergi agar tak hanya selesai tepat waktu, tapi juga sesuai standar kualitas,” kata Gasali.
Komisi IV DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan setiap proyek yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan berjalan dengan transparan dan akuntabel. (*)
