IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN-Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendorong pemerintah menciptakan iklim usaha yang sehat berupa keseimbangan antara penyedia dan pengguna jasa.
“Berbagi peran. Kami menyediakan armada yang memenuhi syarat, pemerintah mengawasi. Jangan justru mengambil kesempatan dengan mengobral izin terlalu banyak sehingga terjadi ketidakseimbangan,” kata Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo saat menghadiri Musyarawah Daerah (Musda) I Kaltim di Hotel Gran Senyiur, Sabtu (15/10/2022).
Akibat ketidakseimbangan, maka persaingan tidak sehat antarpelaku usaha berpotensi terjadi. Contohnya pengkondisian penumpang dan pola cashback. Menurut Khoiri, kondisi itu terjadi di daerah dengan jumlah penumpangnya sedikit tapi armada yang beroperasi lebih banyak. Umumnya terjadi di kota yang tengah berkembang, infrastruktur sedang getol dibangun bahkan tumbuh pesat. Sehingga pengguna jasa memiliki alternatif lain selain menggunakan kapal penyeberangan.
“Maka kami memberikan usulan saat jumlah armada yang beroperasi di suatu tempat sudah banyak beroperasi. Maka waktunya pemerintah menjalankan moratorium,” jelasnya.
Kaltim lanjut dia, termasuk daerah dengan jumlah armada yang lebih banyak beroperasi dibanding jumlah pengguna jasa. Utamanya yang beroperasi lintasan penyeberangan. “Karena Kaltim daerah yang berkembang. Barangkali ini tidak terjadi di Mamberamo Raya (kabupaten di Provinsi Papua, Red),” tegasnya. Sehingga solusinya di antaranya dengan mengalihkan operasional armada di daerah yang lebih banyak membutuhkan.