IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimntan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menggelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah Ke-5 dengan mengusung tema “Prioritas Kebijakan Publik”.
Kegiatan yang dilaksanakan di halaman posyandu RT 11 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Sabtu (24/5/2025) ini dihadiri warga sekitar dengan penuh antusias.
Dalam sosialisasi yang berlangsung, turut dihadiri Sekcam Balikpapan Utara Satriyo Taufieq dan Ketua MPI KNPI Kota Balikpapan Andi Achmad Mutawalli sebagai narasumber.
Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu program DPRD provinsi yang bertujuan untuk memperkuat Demokrasi di Daerah.
“Penguatan demokrasi daerah menjadi penting, salah satunya agar masyarakat mengerti dan memahami soal prioritas kebijakan publik,” ujar Hamas dalam sambutannya.
Menurutnya, melalui sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih memahami konsep desentralisasi dan otonomi daerah, yang menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan publik.
Hamas menerangkan, Desentralisasi yakni pemberian kewenangan dari pusat ke daerah. Sementara otonomi daerah adalah kewenangan bagi daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.
“Ini penting menurut saya, baik desentralisasi maupun otonomi, sebab ini bisa dilaksanakan kalau ada partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hamas turut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, salah satunya melalui kegiatan reses anggota DPRD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi.
“Nah, reses itu menjadi wadah untuk menjaring aspirasi selain Musrenbang dan ini akan menjadi masukan buat kebijakan pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD ke depan. Jadi betapa pentingnya prioritas kebijakan publik ini kami sampaikan,” tuturnya.
Hamas berharap, melalui sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ini, masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, serta lebih memahami peran mereka dalam menentukan arah kebijakan yang berpihak pada kebutuhan publik.
