IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Minyak Beraksi kembali menyuarakan Aspirasinya ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Jum’at (28/2/2025).
Kehadiran aliansi mahasiswa kali ini menyampaikan 10 tuntutan kepada DPRD Balikpapan.
Pada aksi yang berlangsung, Koordinator lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa Kota Minyak Beraksi Triondi Kawutu membacakan tuntutan, diantaranya:
- Menuntut Presiden mencabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
- Menuntut Presiden menghentikan program kerja mbg karena menjadi beban besar bagi anggaran negara.
- Menuntut Untuk Dibatalkannya RUU minerba, terkait pemberian wilayah izin usaha pertambangan bagi ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan umkm.
- menuntut pemerintah untuk memenuhi hak kesejahteraan tenaga pengajar yang ada di Indonesia.
- Menuntut Pemerintah Kota Balikpapan memperketat pengawasan di jalan tol IKN-BALIKPAPAN.
- Segera Mendorong Pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan dampak daripada jalan tol IKN-BALIKPAPAN.
- Menuntut pemerintah kota Balikpapan memperketat pengawasan dan mempertegas sanksi terhadap alat berat atau tronton yang melanggar jam operasional.
- Menuntut pemerintah kota Balikpapan memperketat pengawasan dan menindak tegas trailer dan tronton yang parkir di bahu jalan.
- Menuntut pemerintah menyelesaikan permasalahan banjir terutama di GPA.
- Menuntut pemerintah menyediakan air bersih bagi seluruh warga Kota Balikpapan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri yang menerima secara langsung aspirasi mahasiswa, menyampaikan bahwa tidak semua tuntutan yang disampaikan dapat diselesaikan melalui kewenangan DPRD Balikpapan.
Sebab, dalam tuntutan tersebut terdapat kewenangan Pusat, seperti Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Kami sangat apresiasi mahasiswa yang menyampaikan orasinya, tadi ada 10 poin tuntutan mereka salah satunya adalah menolak kebijakan pemerintah pusat tentang efisiensi anggaran.
Nah, kami menyampaikan kepada mereka bahwa ini adalah wewenang pemerintah pusat, jadi kami akan menyurat ke pusat untuk menyampaikan aspirasi teman-teman mahasiswa ini,” ujar Alwi saat ditemui media.
Alwi menekankan bahwa DPRD kota Balikpapan berkomitmen akan menampung semua aspirasi terkait pembangunan kota Balikpapan yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa kota minyak beraksi.
Menurutnya, hal yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang kritis dalam mengawal pembangunan di kota Balikpapan agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
