IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono, menekankan pentingnya strategi konkret dalam menata pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih terorganisir dan produktif.
Menurutnya, peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan dalam menciptakan kawasan kuliner yang terstruktur, dikelola dengan baik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Ke depan, UMKM di kota Balikpapan akan diatur lebih terarah. Kami ketika studi banding ke daerah lain, seperti Jakarta, disana UMKM dikumpulkan di satu lokasi. Mungkin, nanti bisa ditetapkan melalui SK Wali Kota sebagai kawasan kuliner,” kata Budiono, Rabu (22/10/2025).
Ia menyebut, keberadaan kawasan kuliner ini memungkinkan pemerintah menyediakan fasilitas dasar, mulai dari pasokan listrik, air bersih, hingga pengaturan area parkir.
Selain itu, pihak swasta juga bisa ambil bagian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga pelaku UMKM mendapat dukungan tambahan, misalnya modal awal, sarana produksi, atau pelatihan keterampilan, yang dapat mendorong usaha mereka lebih berkembang dan profesional.
“Perusahaan nantinya kan bisa bantu lewat CSR, misal memberi seragam atau gerobak bagi pelaku UMKM,” tuturnya.
Lebih lanjut, Budiono menyebutkan beberapa lokasi yang sudah mulai tertata, seperti Lapangan Merdeka dan Balikpapan Baru.
Di kawasan tersebut, penataan antara area kuliner dan parkir berhasil diterapkan sehingga pengunjung merasa lebih nyaman dan aman.
“Kalau dulu pedagang ‘kan bercampur ya dengan area parkir, tapi sekarang sudah pisah. Nah, hasilnya menjadi lebih tertata dan tidak mengganggu lalu lintas,” kata Budiono.
Ia meyakini, pembentukan kawasan kuliner nantinya akan memberikan dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di kota Beriman.
“Kalau semua tertata, distribusinya jelas, fasilitas terpenuhi, ekonomi lokal juga akan ikut bergerak,” imbuhnya.
Melalui upaya tersebut, Balikpapan diharapkan mampu memberdayakan UMKM secara maksimal, menciptakan lingkungan usaha yang tertata dan nyaman, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. (*)
