IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berikan dampak langsung pada pengelolaan anggaran daerah kota Balikpapan, sebab program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Alwi Al Qadri yang menilai program yang dicanangkan pemerintah pusat kini menambah tantangan dalam pengelolaan APBD Balikpapan.
Ia mengungkapkan, pada awalnya mengira pendanaan program MBG ini berasal dari pemerintah pusat. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, ternyata anggaran untuk program tersebut dibebankan kepada APBD Kota Balikpapan.
“Adanya program (MBG) yang dibebankan ke APBD Kota Balikpapan, tentu akan berdampak pada keseluruhan alokasi anggaran.
Kami harus melakukan efisiensi karena ada anggaran yang harus digeser untuk MBG,” kata Alwi kepada media, Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, dengan adanya program ini, sejumlah alokasi anggaran yang telah direncanakan harus mengalami pergeseran.
Hal ini berpotensi mempengaruhi berbagai program prioritas yang sudah disusun oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, DPRD bersama Pemerintah Kota akan berdiskusi lebih lanjut untuk menyiasati kondisi tersebut.
“Kami harus berdiskusi dengan Pak Wali Kota untuk menentukan langkah terbaik. Banyak anggaran yang harus dipangkas, dan dampaknya bisa dirasakan pada program prioritas yang telah dirancang. Ini menjadi tantangan besar bagi kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, Alwi menyatakan bahwa dampak program makan gratis ini tidak hanya terasa pada APBD 2025, tetapi juga pada rencana program tahun 2026.
Beberapa program yang telah disusun kemungkinan besar akan dikurangi atau bahkan dihapus guna menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran.
“Program yang sudah berjalan di 2025 ini tentu akan terdampak. Begitu juga dengan 2026, banyak yang harus disesuaikan. Kami akan melakukan pembahasan untuk menentukan program mana yang harus dikurangi atau dihapus,” imbuhnya.
DPRD Balikpapan akan segera berkomunikasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kota, guna mencari solusi terbaik dalam mengelola APBD. Sinergi DPRD dan Pemerintah Kota menjadi kunci untuk memastikan kebijakan anggaran tetap berjalan secara optimal.
Melalui perencanaan yang matang dan langkah strategis yang tepat, diharapkan efisiensi APBD dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan publik serta program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Balikpapan.
