IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN-Operasi pasar dan sidak gencar dilakukan pemerintah daerah bersama Pertamina di Kalimantan Timur (Kaltim).
Itu untuk menindaklanjuti isu kelangkaan elpiji bersubsidi 3 Kilogram (Kg) yang beberapa waktu santer berhembus.
Hal ini terlihat dari beberapa pangkalan elpiji 3 Kg dan usaha-usaha menengah dan besar yang kerap didatangi tim gabungan Dinas Perdagangan (Disdag) dan Pertamina.
Salah satunya pangkalan elpiji 3 Kg di Jalan Mulawarman, Kecamatan Balikpapan Selatan
Melalui siaran pers yang disampaikan, Selasa (1/8/2023) dijelaskan, hasil sidak menyatakan stok elpiji 3 Kg di pangkalan tersebut tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar.
Lalu, apa yang menyebabkan tidak tersedianya stok elpiji 3 kg oleh beberapa pangkalan? Menurut Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud dalam laman Instagramnya, mengatakan bahwa masih ada warga mampu bahkan usaha skala besar seperti restoran yang menggunakan elpiji 3 Kg.
“Kewajiban mereka seharusnya menggunakan elpiji harga industri atau non subsidi bukan elpiji 3 Kg.
Itu mengapa semua harus mengetahui hak dan kewajiban. Elpiji 3 Kg subsidi ini ada kuota yang sudah ditetapkan pemerintah,” tulis Rahmad.
Senada dengan Rahmad, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, juga melarang penggunaan elpiji 3 bersubsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta warga kelas menengah atas.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya mengendalikan agar kuota elpiji 3 Kg ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, kami juga meminta Pertamina untuk menindak tegas agen atau pangkalan yang menyalurkan elpiji 3 Kg kepada pengecer karena memang tidak boleh,“ tegas Edi.
Terpisah, Kepala Disdag Kota Balikpapan H Haemusri Umar mengatakan, salah satu upaya pengendalian penyaluran elpiji 3 Kg dengan melakukan validasi data.
Pendataan itu sudah bisa diterapkan dalam penyaluran solar bersubsidi.
“Misalnya jatah warga Balikpapan empat kali dalam satu bulan, maka itu saja jatahnya. Tukar ganti dengan agen. Jadi tidak bisa Double.
Maka tabung elpiji 3 Kg yang beradar di mana-mana bisa ditarik dengan menggunakan aplikasi itu. Pertamina lagi membangun sistem itu, saya gaungkan juga,” katanya.
Meski saat ini banyak pelaku usaha mikro yang tumbuh, namun wajib mendaftar dan divalidasi Pertamina maupun Pemkot Balikpapan.
“Sekarang tim sedang turun ke lapangan kerja sama kelurahan dan kecamatan dengan pelaku usaha mikro,” ulasnya.
Haemusri menegaskan akan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pertamina Parta Niaga dengan Dinas Perdagangan, kelurahan dan kecamatan untuk pendataan.
“Karena yang tahu data warga miskin adalah kelurahan. Kami mengimbau pengguna elpiji 3 Kg untuk mendaftar ke kelurahan sebagai pengguna elpiji bersubsidi,” lanjutnya.
Sementara para pelaku usaha, sambung dia, diarapkan menggunakan elpiji non subsidi. Seperti elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg.
“Jangan menggunakan elpiji 3 Kg. Masyarakat mampu harus peduli dan berbagi terkait penggunaan elpiji,” katanya.
Adapun kelompok masyarakat yang laik menggunakan elpiji bersubsidi, masih menurut dia yakni sopir angkot, nelayan juga rumah tangga tidak mampu.
“Data mereka ini yang menjadi acuan distribusi elpiji 3 Kg. Namun kenyataannya saat ini warga dengan pendapatan menengah dan kecil masih menggunakan elpiji 3 Kg, padahal tidak sesuai peruntukkannya,” imbuhnya.
Dia pun minta masyarakat yang mampu tidak mengambil hak masyarakat yang tidak mampu. Begitu juga pelaku usaha menengah untuk menggunakan elpiji non subsidi.
Di sisi lain, kembali Haemusri menerangkan, kelangkaan yang terjadi periode April dan Mei 2023 lalu juga disebabkan pola distribusi antar daerah.
Haemusri mencontohkan, warga Samboja, Kutai Kertanegara, mengambil elpiji 3 Kg dari Balikpapan.
“Maka berkurang jatah (warga) Balikpapan,” sahutnya. Alasan kedua, kata dia, karena proses dan rantai distribusi dari Pertamina Patra Niaga menuju 11 agen di Balikpapan yang langsung didistribusi menuju pangkalan.
“Dari situ dilanjutkan ke toko-toko. Nah ketika sampai di pangkalan, di situ dia bermain.
Bisa jadi pangkalan sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak. Contohnya restoran atau pengusaha, bisa jadi,” pungkasnya. (*)
