IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN-PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus berupaya meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi.
Salah satunya melalui digitalisasi. Hal itu disampaikan dalam diskusi panel yang digelar di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik seperti Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (PK).
Hadir pula sebagai panelis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim.
Melalui siaran pers yang disampaikan, Minggu (19/8/2023) dijelaskan, forum diskusi tersebut juga diiikuti masyarakat pelabuhan berbagai instansi seperti unsur pemerintah dan kementerian, asosiasi dan pengguna jasa.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam kesempatan tersebut menjelaskan digitalisasi perlu dilakukan oleh semua sektor untuk menutup celah tindakan korupsi. Termasuk di pelabuhan.
Dan yang bisa dilakukan oleh Pelindo dengan bekerja sama dengan stakeholders yang lain.
“Kami siap membantu dalam hal tata kelola pencegahan korupsi kalau diminta dan kami sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan.
Termasuk juga pengamanan proyek strategis nasional, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” ujar Ketut.
Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati, juga menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo, mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehesif.
Seperti sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini. Salah satunya Phinisi, yang diharapkan dapat diterapkan oleh semua pelabuhan secara aktif.
“Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu, satu, menciptakan transparansi.
Kedua, Check and Balance. Pengintegrasikan sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh,” tambah Niken.
Lebih lanjut, Niken menyebutkan, salah satu capaian pelabuhan Indonesia tahun 2022, menurut UNCTAD, Indonesia merupakan negara satu-satunya di Asia yang masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.
Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono yang berkesempatan hadir, memastikan perusahaan BUMN yang dipimpinnya terus memperbaiki diri.
Dan forum diskusi tersebut merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.
“Kami sangat Open dengan mereka dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan,” tegas Arif. (*)
