IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau lebih dikenal PDAM.
Adapun, RDP ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta membahas isu-isu terkait layanan air bersih.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah yang akrab disapa Adi menjelaskan, pertemuan ini juga menjadi momen untuk membangun komunikasi awal dengan jajaran baru di Komisi II, sehingga dapat berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait distribusi dan kualitas air di kota Balikpapan.
“Kami mencoba untuk bangun komunikasi agar lima tahun kedepan kami bisa berkolaborasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan PDAM yang selama ini banyak dikeluhkan, sehingga kami dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang situasi PDAM saat ini,” ujar Adi saat ditemui diruang Komisi II DPRD Balikpapan, Kamis (7/11/2024).
Dalam RDP yang berlangsung, hadir Direktur Utama PTMB Yudhi Saharuddin dan Humas PTMB Adelina beserta jajaran staf PTMB.
Lanjut Adi menjelaskan, PTMB mengakui tantangan distribusi yang belum maksimal, sehingga suplai air bersih masih belum merata di seluruh wilayah kota Balikpapan.
“PTMB menyampaikan bahwa mereka sedang berupaya melakukan perbaikan, Fokus utama mereka saat ini adalah memperkuat ketersediaan air baku yang memang masih sangat terbatas,” ungkap Adi.
Dia menambahkan bahwa saat ini sistem buka-tutup suplai air diterapkan PTMB sebagai solusi jangka pendek agar distribusi lebih merata.
“Dijelaskan juga tadi terdapat pembagian jam pada sistem tersebut untuk mensuplai air, (solusi) itu sudah sangat bagus menurut saya,” tuturnya.
Selain itu, dalam RDP juga membahas Desalinasi Air laut sebagai solusi mengatasi permasalahan air, yang mana menurut Adi masih perlu dilakukan kajian-kajian dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Rencana tersebut diharapkan bisa direalisasikan dengan bantuan investor, mengingat kemampuan anggaran pemerintah daerah yang terbatas.
“Kalau mengubah air laut menjadi air yang layak konsumsi, bila melihat kemampuan anggaran pemerintah kota memang perlu support dari investor,” imbuhnya. (*)
