IKNBISNIS.COM, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur tengah membahas revisi Perda Nomor 9 Tahun 2016 soal pembentukan dan susunan perangkat daerah. Salah satu poin yang jadi sorotan adalah penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
‎
‎Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyampaikan bahwa pembahasan revisi ini menyentuh dua perubahan pokok. Pertama, penambahan ketentuan pada Pasal 6. Kedua, penghapusan aturan di Pasal 17 yang selama ini mengatur posisi struktural BPBD.
‎
‎Menurutnya, tambahan pada Pasal 6 huruf I mempertegas bahwa BPBD menjalankan tugas pemerintahan di bidang kebencanaan. Sementara perubahan di Pasal 17 terkait penyesuaian struktur kepemimpinan BPBD mengikuti ketentuan pemerintah pusat.
‎
‎”Selama ini struktur BPBD berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Kepala pelaksananya menjalankan tugas operasional, tapi secara eksekutif masih dipimpin Sekda. Dengan adanya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, struktur itu harus disesuaikan,” ujar Salehuddin, Kamis (19/11/2026).
‎
‎Ia menekankan bahwa perubahan ini bukan sekadar urusan administratif. Lebih dari itu, revisi diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
‎
‎Salehuddin juga menyoroti bahwa penguatan kelembagaan mesti dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, dukungan anggaran, serta koordinasi yang lebih optimal antara BPBD provinsi dan kabupaten/kota.
‎
‎Dari hasil monitoring Komisi I DPRD Kaltim ke sejumlah daerah, masih ada sejumlah kendala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mulai dari keterbatasan anggaran operasional, kekurangan personel, sampai belum terpenuhinya kebutuhan tenaga dengan kompetensi khusus kebencanaan.
‎
‎”Kami berharap dengan perubahan struktur ini, BPBD bisa naik kelas. Bukan cuma secara kelembagaan, tapi juga dari sisi fungsi, kapasitas, dan kemampuan menjangkau kebutuhan penanggulangan bencana di daerah,” tegasnya.
‎
‎Ia pun berharap revisi perda ini menjadi langkah awal pembenahan BPBD di Kaltim. Terutama agar lembaga tersebut lebih siap menghadapi potensi bencana, baik El Nino maupun banjir.
‎
‎”Jangan sampai kita baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Kesiapsiagaan dan mitigasi harus diperkuat sejak dini supaya kejadian yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang lagi,” pungkasnya. (*/Adv DPRD Kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *