‎IKNBISNIS, SAMARINDA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan laporan akhir atas pembahasan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam rapat paripurna ke-35, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Kedua aturan ini dinilai penting untuk mendorong kemandirian fiskal sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
‎
‎Adapun, dua ranperda yang dibahas yakni perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah, serta perubahan status PT Sylva Kaltim Sejahtera menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).
‎
‎Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa pembahasan ini tidak boleh dilakukan asal-asalan. Menurutnya, setiap perda yang dibentuk maupun diubah wajib punya dasar hukum yang jelas. Tujuannya agar tidak muncul tumpang tindih kewenangan atau justru bertentangan dengan aturan nasional.
‎
‎”Pembentukan maupun perubahan peraturan daerah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada landasan konstitusional dan dasar hukum yang kuat. Setiap pasal yang diusulkan juga harus dikaji secara mendalam agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Sabaruddin.
‎
‎Dalam proses pembahasannya, Komisi II merujuk pada sejumlah regulasi nasional. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pembahasan juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta aturan pelaksana lainnya yang relevan.
‎
‎Sabaruddin menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi. Menurutnya, kebijakan daerah harus punya kepastian hukum sekaligus bisa diterapkan secara efektif di lapangan.
‎
‎”Jangan sampai ada aturan daerah yang justru bertentangan dengan aturan di atasnya. Karena itu, setiap materi dan pasal harus benar-benar diteliti, baik dari aspek kewenangan, substansi maupun dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelasnya.
‎
‎Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan ini bukan sekadar soal administratif atau hukum semata. Pajak dan retribusi menyangkut kepentingan masyarakat luas dan keberlanjutan pembangunan daerah. Keduanya merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang harus dikelola optimal dan dikembalikan ke masyarakat lewat program pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.
‎
‎”Regulasi ini merupakan bagian dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Setiap penerimaan pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat harus dikelola dengan baik dan dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik,” katanya.
‎
‎Menurut Sabaruddin, pembahasan menyeluruh diperlukan untuk memetakan persoalan dalam pelaksanaan regulasi sebelumnya. Sekaligus merumuskan penyesuaian yang dibutuhkan. Setiap perubahan kebijakan, lanjutnya, harus mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan di lapangan, termasuk kesiapan perangkat daerah dan dampaknya terhadap penerimaan daerah.
‎
‎”Pembahasan ini harus dilakukan secara komprehensif. Kita perlu mendengarkan masukan dari perangkat daerah dan pihak-pihak terkait supaya aturan yang dihasilkan tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga bisa dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.
‎
‎Selain soal pajak dan retribusi, Komisi II juga menangani penugasan terkait perubahan status PT Silva menjadi Perseroda. Sabaruddin menyampaikan bahwa perubahan bentuk hukum perusahaan daerah harus tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur badan usaha milik daerah.
‎
‎Ia berharap seluruh proses pembahasan ini menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, menurutnya, harus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Terutama di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang terus meningkat.
‎
‎”Pada akhirnya, yang kita inginkan adalah regulasi yang memberikan kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat hanya dibebani kewajiban membayar pajak, tetapi tidak merasakan manfaat dari penerimaan tersebut,” imbuhnya. (*/Adv DPRD Kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *