IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Upaya mewujudkan kemandirian energi nasional terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) kembali mempertemukan para pemangku kepentingan daerah dalam ajang Upstream Oil and Gas Executive Meeting 2026 yang berlangsung pada 28–29 Oktober 2026.
Mengusung tema “Sinergitas Industri Hulu Migas dan Pemangku Kepentingan Daerah Menuju Swasembada Energi”, forum strategis ini dirancang untuk menyatukan visi antara pelaku industri hulu migas dengan pemerintah daerah di kawasan Kalimantan dan Sulawesi.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bayyu Setta. Turut hadir memberikan paparan utama (keynote speech) Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, SE., ME., bersama jajaran bupati, wali kota, serta pejabat pemerintahan dari berbagai wilayah di Kalimantan dan Sulawesi.
Kepala SKK Migas Perwakilan Kalsul, Haryanto Syafri, menjelaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang dialog terbuka untuk memetakan langkah konkret bagi keberlangsungan industri migas di kawasan timur Indonesia tersebut.
”Industri hulu migas adalah sektor yang berkelanjutan dan manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di daerah penghasil seperti Kalimantan dan Sulawesi.
Namun, industri ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Haryanto, dalam siaran pers, Rabu (11/11/2026).
Sebagai bentuk terima kasih atas dukungan yang telah terjalin, SKK Migas juga menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai proaktif membantu kelancaran operasi, menjaga keamanan, hingga mempercepat proses perizinan proyek hulu migas. Menurut Haryanto, peran aktif kepala daerah terbukti sangat krusial dalam menjaga ritme produksi migas di lapangan.
Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Andi Basuki atau yang akrab disapa Abas, menuturkan bahwa forum dua hari ini diisi dengan diskusi dua arah antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan jajaran pemda.
Fokusnya adalah membedah tantangan lapangan, tata kelola, hingga peluang menarik minat investor, khususnya dalam mengoptimalkan serapan potensi gas bumi di daerah.
Rangkaian diskusi dibagi ke dalam dua sesi panel utama. Hari pertama pemaparan terkait perkembangan terbaru sekaligus tantangan operasional kegiatan usaha hulu migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian pada hari kedua membahas optimalisasi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dijalankan KKKS agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Melalui pertemuan tersebut, disepakati bahwa menjaga keberlanjutan hulu migas di Kalimantan dan Sulawesi membutuhkan keseimbangan antara target peningkatan produksi, kepastian regulasi, serta dukungan investasi.
Selain itu, program pemberdayaan masyarakat (PPM) ke depan ditekankan harus terukur, mematuhi regulasi, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi warga sekitar wilayah operasi.
”Harapannya, komunikasi dan kolaborasi yang sudah terbangun baik ini bisa terus terjaga, sehingga operasional hulu migas berjalan lancar dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat semakin terasa,” tutup Abas. (*/)
