IKNBISNIS.COM, JAKARTA – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, mengangkat capaian pembangunan di wilayah Sahara Maroko sebagai bukti nyata yang sering luput dari perhatian dalam perdebatan internasional. Ia menyampaikan pandangan tersebut di hadapan Komite 4 PBB yang membahas isu dekolonisasi, dalam kapasitasnya sebagai petisioner untuk kali keempat.
Lebih dari 100 petisioner ikut serta dalam sesi pembahasan sengketa yang juga dikenal sebagai Sahara Barat tahun ini. Teguh, yang juga mengajar Hubungan Internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menegaskan bahwa hak atas pembangunan merupakan hak asasi fundamental, bukan sekadar konsep abstrak dalam Deklarasi PBB 1986.
Ia menyoroti dampak Model Pembangunan Baru yang diterapkan sejak 2015. Kota-kota seperti Laayoune dan Dakhla kini tampil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang bergerak dinamis. Pengalaman langsungnya saat mengunjungi Dakhla pada Agustus 2024 memperkuat keyakinannya bahwa komitmen peningkatan kualitas hidup warga berjalan secara berkelanjutan.
Secara historis, wilayah itu terikat dengan Kerajaan Maroko melalui hubungan kultural dan sumpah kesetiaan suku-suku setempat kepada Sultan. Setelah Prancis menguasai Maroko pada 1912 dan menyerahkan bagian selatan kepada Spanyol, upaya pemulihan kedaulatan terus dilakukan pasca-kemerdekaan wilayah utara pada 1956.
Teguh mencontohkan infrastruktur strategis yang dibangun, antara lain jalan tol Tiznit–Dakhla dan Pelabuhan Atlantik Dakhla yang menghubungkan kawasan tersebut dengan jalur perdagangan Atlantik dan Afrika Barat. Investasi di bidang energi terbarukan serta fasilitas desalinasi air turut memperkuat kemandirian sumber daya setempat.
Di ranah sosial-politik, partisipasi pemilih di Provinsi Selatan pada pemilihan umum 23 September lalu mencapai 60 hingga 80 persen. Proses demokratisasi semakin terlihat dengan penunjukan Fatima Ezzahra El Mansouri oleh Raja Mohammed VI sebagai Kepala Pemerintahan, menjadikannya perempuan Maroko pertama yang menduduki jabatan tersebut.
Dukungan internasional terhadap kedaulatan Maroko juga semakin luas, ditunjukkan dengan dibukanya sejumlah konsulat jenderal asing di Laayoune dan Dakhla serta dukungan lebih dari 130 negara anggota PBB.
Dengan berbagai capaian yang telah terlihat di lapangan, Teguh menilai komunitas internasional memiliki peluang untuk mendorong penyelesaian yang menghargai realitas pembangunan dan aspirasi masyarakat setempat, sehingga stabilitas dan martabat kawasan dapat terwujud secara berkesinambungan. (*/)
