IKNBISNIS.COM, NUSANTARA – Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Besar (Mubes) ke-VII Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Sabtu (24/1/2026).
Musyawarah besar ini menjadi momentum konsolidasi masyarakat Dayak Kalimantan Timur dalam menyongsong Nusantara sebagai Ibu Kota Politik tahun 2028.
Dalam sambutannya, Basuki menegaskan bahwa PDKT merupakan bagian dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya pembangunan IKN.
“Saya berharap dengan adanya Musyawarah Besar ke-7 ini, PDKT selalu menjadi bagian dalam langkah strategis untuk membangun IKN. Untuk saya pribadi, saya merasakan dukungan yang diberikan oleh PDKT terhadap keberlanjutan dan pembangunan IKN,” ujar Basuki dalam keterangannya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen pegawai Otorita IKN berasal dari masyarakat Kalimantan Timur, sebagai bagian dari komitmen Otorita IKN dalam menjaga keterlibatan masyarakat lokal.
Selain itu, Otorita IKN tengah mengembangkan kawasan pusat kebudayaan (cultural center) yang dirancang sebagai ruang publik bagi masyarakat ke depan.
Sementara itu, Ketua Umum PDKT, Syaharie Jaang, menilai kehadiran IKN sebagai momentum strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Dayak agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
“Dengan berpindahnya ibu kota ke Nusantara di Kalimantan ini, kami berharap sesuai dengan tema pada hari ini, mewujudkan dayak berkualitas menuju Indonesia emas. Kita harus menyiapkan diri. Tanpa pendidikan, kita akan terpinggirkan. Tanpa kualitas, kita tidak ada apa-apanya di daerah kita sendiri,” ulas Jaang.
Agenda ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap penyelenggaraan Mubes PDKT sebagai ruang penguatan peran masyarakat adat.
Melalui forum ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk membangun Nusantara secara inklusif dan berkeadilan, dengan masyarakat adat sebagai aktor, bukan hanya sekadar penonton atau penerima manfaat pembangunan.
Penguatan kualitas sumber daya manusia serta keterlibatan aktif masyarakat lokal menjadi fondasi sosial dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan menuju 2028. (*)
