IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu pilar strategis dalam upaya Penguatan Demokrasi Daerah (PDD).
Ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, H Hasanuddin Mas’ud dalam Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah yang mengusung Tema “Pasar dan Dunia Usaha”.
Kegiatan diselenggarakan di RT 29 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Minggu (21/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud menekankan bahwa penguatan sektor ekonomi kerakyatan, khususnya melalui optimalisasi pasar dan pengembangan dunia usaha lokal, memiliki peran penting dalam menciptakan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi akan lebih berdaya, kritis, dan aktif dalam proses demokrasi di tingkat daerah.
“Kami menekankan bahwa demokrasi yang kuat harus ditopang atau didukung dengan kemandirian ekonomi kerakyatan.
Nah, karena itu penguatan demokrasi daerah yang dilaksanakan hari ini, kami khusus mengambil tema Pasar dan Dunia Usaha,” ujar Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penguatan demokrasi tak bisa dilepaskan dari keberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai UMKM merupakan pilar utama ekonomi daerah sekaligus penopang demokrasi yang sehat. UMKM, kata dia, telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Kaltim, terutama saat menghadapi situasi krisis.
“UMKM ini bisa dibilang napas ekonomi di Kaltim. Saat pandemi COVID-19 lalu, yang mampu bertahan dan tetap bergerak itu UMKM.
Sementara sektor-sektor lain banyak yang terpuruk. Dari situ terlihat bahwa kemandirian dan daya tahan ekonomi masyarakat salah satunya tercermin dari UMKM,” tuturnya.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya penguatan dan pemberdayaan terhadap UMKM. Dalam hal tersebut, DPRD memiliki peran strategis, baik sebagai pembuat regulasi, penentu kebijakan anggaran, maupun fungsi pengawasan.
“Kami sudah membangun atau memberikan bantuan dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang di jaring dari aspirasi yang telah kami lakukan di daerah maupun dari musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan, red) dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota,” terangnya.
Sebagai bentuk konkret komitmen tersebut, Hamas memaparkan berbagai langkah nyata yang telah dilakukan DPRD Kaltim melalui dukungan anggaran kepada Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya untuk pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional.
Ia mengungkapkan, melalui alokasi bantuan keuangan daerah yang bersumber dari pokir DPRD, sejumlah proyek pembangunan Pasar Klandasan telah direalisasikan secara bertahap.
“Alhamdulillah ini sudah terbangun dan bisa dimanfaatkan. Ini menjadi bukti bahwa DPRD punya keinginan kuat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi di Balikpapan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Hamas turut menegaskan bahwa revitalisasi pasar tradisional menjadi hal yang penting, tanpa harus mengubah karakter pasar menjadi layaknya pusat perbelanjaan modern.
“Kami tidak ingin pasar tradisional berubah seperti mal. Memang mal lebih bersih, lebih nyaman, tapi pasar rakyat juga harus bisa dikembangkan agar tidak becek, tidak kehujanan, tidak kepanasan,” tegasnya.
Ia berharap, dengan konsep pasar tradisional yang lebih tertata, bersih, dan nyaman, masyarakat tidak hanya merasa aman dan tenang saat berbelanja, tetapi juga semakin terdorong untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.
Dengan demikian, pasar tradisional tetap menjadi ruang ekonomi rakyat sekaligus fondasi penting bagi penguatan demokrasi daerah yang inklusif dan berkeadilan. (*)
