IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Simon Sulean menggelar Reses di Gunung Bakaran, Jalan Marsma Iswahyudi, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, Selasa (21/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, kebutuhan mendasar seperti air bersih, Penerangan Jalan Umum (PJU), Posyandu hingga pembangunan pagar pengaman di sejumlah titik rawan kecelakaan disampaikan dalam reses.
Salah seorang warga, Rosita, mengungkapkan kekhawatirannya terkait drainase rusak di perbatasan RT 03 dan RT 01, yang berpotensi merusak jembatan sebagai satu-satunya akses warga.
Ia juga meminta pemasangan pagar pengaman sepanjang 150 meter di jalan menuju atas perumahan.
“Sudah ada warga yang jatuh pak karena tidak ada pembatas. Kami mohon bantu agar dibuatkan pagar pengaman di jalan belakang Pabrik Udang,” kata Rosita.
Ketua RT 46, Ishak, menambahkan sejumlah kebutuhan lain, termasuk pembangunan pagar Posyandu, fasilitas toilet, meteran listrik, serta keluhan terkait tidak adanya aliran air bersih PDAM meski pipa induk sudah terpasang. Ia juga menyoroti minimnya penerangan jalan.
Selain infrastruktur, warga juga menyinggung masalah legalitas lahan tempat tinggal mereka, khususnya bagi penghuni kawasan Gunung Bakaran.
Menanggapi masukan-masukan tersebut, Simon Sulean menegaskan bahwa seluruh aspirasi telah dicatat dan dijelaskan langsung oleh Lurah Sungai Nangka.
“Terkait pemasangan PJU sudah dimasukan dan diusulkan dan sebagian sudah mulai dipasang melalui anggaran perubahan.
Namun, tidak bisa sekaligus diselesaikan, karena anggaran yang terbatas dan jumlah RT yang juga banyak,” terangnya.
Simon menambahkan, pembangunan drainase dan Posyandu sudah dianggarkan untuk tahun 2026 dan akan dilaksanakan secara bertahap. Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan Diskominfo untuk menghadirkan wifi gratis di Posyandu.
Namun, ia menekankan bahwa kejelasan status lahan menjadi syarat utama pembangunan fasilitas publik.
Pemerintah, kata dia, tidak dapat membangun di atas tanah yang belum memiliki alas hak atau belum resmi dihibahkan.
“Jika sudah jelas status lahannya, maka prioritas pembangunan seperti Posyandu dan fasilitas publik lainnya bisa langsung kami upayakan,” imbuhnya.
Simon menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat aktif berpartisipasi dalam menjaga dan merawat fasilitas yang dibangun.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan DPRD dapat mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga Sungai Nangka. (*)
