IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Balikpapan, Budiono mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Timur (Baltim) mengalami penundaan.
Hal ini disebabkan adanya pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) hingga lebih 60 persen.
Pemangkasan drastis tersebut membuat sejumlah proyek strategis di Balikpapan harus dikaji ulang. Pemerintah kota kini terpaksa menunda berbagai program pembangunan, termasuk fasilitas kesehatan yang sebelumnya masuk dalam visi misi kepala daerah.
Budiono mengatakan, kebijakan tersebut berdampak langsung pada terhambatnya kegiatan pembangunan di daerah.
Sehingga, saat ini pemerintah kota hanya mampu memprioritaskan belanja wajib, seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan aktivitas rutin pemerintahan.
“Kami telah dua kali mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan kondisi di daerah.
Namun keputusan tetap, regulasi sudah keluar melalui PMK (Peraturan Menteri Keuangan, red). Kegiatan pembangunan otomatis terhenti, hanya ada gaji ASN dan rapat-rapat rutin,” kata Budiono saat dijumpai di gedung DPRD Balikpapan, Senin (13/10/2025).
Dia juga menyampaikan, pemerintah kota perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pos belanja, termasuk tunjangan ASN, guna menyesuaikan kondisi fiskal yang semakin terbatas.
“Evaluasi secara menyeluruh terhadap pos-pos belanja, termasuk tunjangan perlu dilakukan. Karena pembangunan seperti RS Balikpapan Timur harus ditunda terlebih dahulu,” tuturnya.
Selain proyek rumah sakit, Budiono menyoroti program penanganan banjir yang juga berisiko tertunda.
Padahal, menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang saat ini harus dikorbankan akibat pemangkasan dana.
Pemerintah kota bersama DPRD kini sedang melakukan peninjauan ulang terhadap rancangan APBD 2026. Struktur anggaran yang sebelumnya hampir rampung dibahas, terpaksa dirombak total setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait TKD.
“Tahun depan, pembangunan akan sangat terbatas. Jika sebelumnya anggaran pembangunan sekitar Rp500 miliar, bisa jadi tersisa di bawah Rp100 miliar,” terangnya.
Lebih lanjut, Budiono menyampaikan bahwa dari DAU dan DAK, kota Balikpapan kehilangan sekitar Rp1,05 triliun, ditambah lagi potensi pengurangan dana transfer dari provinsi yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Meski begitu, DPRD tetap berharap kondisi keuangan daerah dapat membaik pada tahun-tahun mendatang.
“Jika kondisi fiskal kembali kondusif, kami yakin proyek-proyek prioritas dapat segera dilanjutkan kembali.” Imbuhnya. (*)
