IKNBISNIS.COM, BALIKPAPAN – Fraksi PKS-PPP DPRD Kota Balikpapan menyampaikan apresiasi terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Namun, fraksi PKS juga menyoroti sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam hal serapan anggaran di sektor-sektor penting lainnya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025), Juru Bicara Fraksi PKS-PPP, Jafar Sidik, menyampaikan bahwa pencapaian opini WTP secara berturut-turut sejak 2013 merupakan prestasi yang patut diapresiasi.
“Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan yang kembali memperoleh opini WTP atas LKPD tahun 2024. Ini merupakan capaian luar biasa yang berhasil dipertahankan selama 12 tahun berturut-turut,” ujar Jafar.
Namun demikian, Fraksi PKS-PPP juga mencermati masih adanya sejumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemkot.
Adapun, beberapa poin utama yang menjadi perhatian antara lain penatausahaan aset tetap dan utang, pembayaran ganda atas kontrak, hingga optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dan belanja daerah.
Perhatian lebih diberikan terhadap rendahnya serapan anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan.
Dari total anggaran pendidikan, realisasi hanya mencapai 87,2 persen, menyisakan dana sekitar Rp133 miliar. Sedangkan sektor kesehatan hanya terealisasi 73,7 persen, menyisakan anggaran sebesar Rp181 miliar.
“Dari kedua urusan ini jumlah sisa anggaran sebesar Rp314 miliar,” ujarnya.
Selain itu, serapan belanja bantuan sosial (bansos) juga menjadi perhatian Fraksi PKS-PPP. Dari total anggaran bansos sebesar Rp6,37 miliar lebih, hanya terealisasi Rp4,19 miliar atau sekitar 65,76 persen.
“Perlu dievaluasi apa kendalanya. Apakah karena hambatan administrasi akibat penerapan pengajuan hibah dan bansos melalui aplikasi SIPD sejak 2023? Tantangannya adalah bagaimana bansos tetap tepat sasaran, tetapi tidak menyulitkan akses masyarakat,” ungkap Jafar.
Sementara itu, terkait belanja modal, dari total anggaran sebesar Rp1,44 triliun lebih, realisasi hanya mencapai 87,43 persen, menyisakan sekitar Rp207,5 miliar.
Fraksi PKS menilai angka ini cukup besar karena menyumbang lebih dari 30 persen dari total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang mencapai Rp614,74 miliar.
“Ini menunjukkan perencanaan belanja modal yang belum tepat,” imbuhnya.
Fraksi PKS-PPP juga menyoroti perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang menyumbang SiLPA sebesar Rp95,04 miliar dan meminta agar dilakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pemilihan vendor dan pelaksanaan proyek, sehingga makin minim pekerjaan yang harus dilakukan pembayaran pada tahun berikutnya.
“Demikian pemandangan umum Fraksi PKS-PPP atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Semoga masukan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Balikpapan.” Tutupnya. (*)
